Lamongan – Kemarin Ahad, (21/4) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin resmikan kandang kelompok tani ternak se-Jawa Timur, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa banyak tokoh partai politik bermain dalam bisnis minyak dan gas bumi, migas. Sementara fraksi-fraksi di DPR RI semua tiarap, tidak mau membuat undang-undang baru pasca judicial review UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
“Saat ini Muhammadiyah sedang melakukan jihad konstitusi. Karena banyak produk undang-undang pasca-Reformasi yang malah merugikan rakyat. Salah satunya adalah. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, “tegas Din Syamsuddin saat meresmikan Kandang Kelompok Tani Ternak se- Jatim Binaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) di Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
MK, dalam putusannya terkait pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam UU 22/2001 tentang Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
Din merasa sedih karena tidak ada satupun fraksi di DPR RI yang bergerak untuk membuat undang-undang baru pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi) “Saya sedih tidak ada satu pun fraksi di DPR RI yang bergerak. Semua sembunyi, karena menurut informasi yang saya dengar, banyak tokoh partai (politik) yang bermain di bisnis migas, “ungkapnya.
Din juga kembali menyoroti rencana pengesahan Rancangan undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Din Syamsuddin menyebut RUU tersebut hanya akan membuka lahirnya rezim otoriter.
Din Resmikan Kandang Ternak Sapi PWPM
Di kesempatan itu, Din sempat meninjau kandang ternak sapi bersama Ketua PW Muhammadiyah Jatim Thohir Luth, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jatim) Hamid Ponco Wibowo, Bupati Lamongan Fadeli, dan Ketua PWPM Jatim, Khoirul Abduh. Mereka juga sempat melihat karya binaan PW PM lainnya, Wamobot. Akronim dari Warung Motor Robot dengan sistem buka tutup hidrolis yang menjual bakso dan sate kelinci.
Kandang itu seperti disebutkan Khoirul Abduh adalah bagian dari 42 kandang di seluruh Jatim yang dibina PWPM bersama Bank Indonesia. Sementara di Lamongan ada 5 lokasi sejenis.
Ternak sapai di kandang milik Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya itu menggunakan pakan organik dan pakan hasil fementasi. Sehingga dagingnya lebih sehat, tidak terlalu banyak lemak dan kotorannya juga tidak bau. Di lokasi yang sama juga beroperasi rumah pakan dan rumah kompos.
Sementara Bupati Fadeli menyebut terjadi peningkatan populasi ternak sapi yang cukup signifikan di Lamongan. Yakni dari 87 ribu ekor di tahun 2011 menjadi 115 ribu ekor di tahun 2012. Dia menjanjikan akan mensinergikan program PWPM tersebut dengan Program Gemerlap, atau Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Lamongan Berbasis Pedesaan. “Agar ini semakin berkembang, akan kami sinergikan dengan Program Gemerlap melalui berbagai stimulus dan pembinaan, “ ujarnya. (Source)
