Pelatihan Baitul Arqom Dasar

Pelatihan Baitul Arqom Dasar Pemuda Muhammadiyah Kota Pasuruan Tahun 2012.

Pelatihan Dasar Baitul Arqom

Pelatihan Dasar Baitul Arqom Pemuda Muhammadiyah Kota Pasuruan, 29-30 September 2012 di SMP Muhammadiyah 1 Pasuruan.

Masjid Darul Arqom Pasuruane

Masjid Darul Arqom Pasruan - Pusat Dakwah Pemuda Muhammadiyah Kota Pasuruan.

Al Qur'an Sebagai Pedoman Hidup..

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (An-Nahl: 89).

Mutiara Hikmah

Jadilah orang yg terbaik, tetapi baik juga tidka cukup harus dengan iman dan Takwa...

Jumat, 26 April 2013

Din Syamsuddin Resmikan Kandang Kelompok Tani Ternak Se-Jatim




Lamongan – Kemarin Ahad, (21/4) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin resmikan kandang kelompok tani ternak se-Jawa Timur, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa banyak tokoh partai politik bermain dalam bisnis minyak dan gas bumi, migas. Sementara fraksi-fraksi di DPR RI semua tiarap, tidak mau membuat undang-undang baru pasca judicial review UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.
 “Saat ini Muhammadiyah sedang melakukan jihad konstitusi. Karena banyak produk undang-undang pasca-Reformasi yang malah merugikan rakyat. Salah satunya adalah. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, “tegas Din Syamsuddin saat meresmikan Kandang Kelompok Tani Ternak se- Jatim Binaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) di Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
MK, dalam putusannya terkait pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam UU 22/2001 tentang Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.
Din merasa sedih karena tidak ada satupun fraksi di DPR RI yang bergerak untuk membuat undang-undang baru pascaputusan MK (Mahkamah Konstitusi) “Saya sedih tidak ada satu pun fraksi di DPR RI yang bergerak. Semua sembunyi, karena menurut informasi yang saya dengar, banyak tokoh partai (politik) yang bermain di bisnis migas, “ungkapnya.
Din juga kembali menyoroti rencana pengesahan Rancangan undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Din Syamsuddin menyebut RUU tersebut hanya akan membuka lahirnya rezim otoriter.

Din Resmikan Kandang Ternak Sapi PWPM
Di kesempatan itu, Din sempat meninjau kandang ternak sapi bersama Ketua PW Muhammadiyah Jatim Thohir Luth, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jatim) Hamid Ponco Wibowo, Bupati Lamongan Fadeli, dan Ketua PWPM Jatim, Khoirul Abduh. Mereka juga sempat melihat karya binaan PW PM lainnya, Wamobot. Akronim dari Warung Motor Robot dengan sistem buka tutup hidrolis yang menjual bakso dan sate kelinci.
Kandang itu seperti disebutkan Khoirul Abduh adalah bagian dari 42 kandang di seluruh Jatim yang dibina PWPM bersama Bank Indonesia. Sementara di Lamongan ada 5 lokasi sejenis.
Ternak sapai di kandang milik Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya itu menggunakan pakan organik dan pakan hasil fementasi. Sehingga dagingnya lebih sehat, tidak terlalu banyak lemak dan kotorannya juga tidak bau. Di lokasi yang sama juga beroperasi rumah pakan dan rumah kompos.
Sementara Bupati Fadeli menyebut terjadi peningkatan populasi ternak sapi yang cukup signifikan di Lamongan. Yakni dari 87 ribu ekor di tahun 2011 menjadi 115 ribu ekor di tahun 2012. Dia menjanjikan akan mensinergikan program PWPM tersebut dengan Program Gemerlap, atau Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Lamongan Berbasis Pedesaan. “Agar ini semakin berkembang, akan kami sinergikan dengan Program Gemerlap melalui berbagai stimulus dan pembinaan, “ ujarnya. (Source)

Sabtu, 23 Februari 2013

Muhammadiyah Melangkah ke Dunia Internasional



Suara Muhammadiyah02 / 98 | 4 - 19 RABIULAWAL 1434 H or 16 - 31 JANUARI 2013hal. 40-41.

Oleh Ahmad Najib Burhani
Pengurus PCIM Amerika Serikat, Peneliti LIPI

Bagi sarjana atau pengamat asing yang tidak biasa hadir di acara akademik di Indonesia, barangkali mereka terheran dengan penyelenggaraan IRCM (International Research Conference on Muhammadiyah) di Universtas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berakhir awal Desember 2012 lalu. Meski acara itu merupakan kegiatan akademik, namun simbol-simbol keagamaan tampil secara jelas di mana-mana. Berbeda dari acara akademik di dunia barat, IRCM dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, lagu Indonesia Raya, dan hymne Muhammadiyah. Para pembicara pun, meski memaparkan kajian atau temuan ilmiah, tapi banyak yang memulai dan mengakhiri presentasinya dengan bismilah dan alhmadulillah.

Bagi orang Indonesia, apalagi orang Muhammadiyah, tentu tidak ada yang aneh dengan semua proses itu. Tapi tidak demikian halnya dengan mereka yang berpikir bahwa dunia akademis harus bersih dari nilai dan simbol keagamaan. Kelompok kedua ini akan menganggap adanya nilai dan simbol agama akan mengganggu sikap netral seorang akademisi ketika sedang mengkaji agama atau aktivitas keagamaan. Karena itu, apa yang terjadi di Malang itu menjadi semacam ambiguitas dalam memulai langkah observasi dan kajian ilmiah; yaitu antara ketundukan kepada agama atau mendedikasikan seluruh upaya keilmuan untuk membnarkan apa yang tertulis secara harfiyah dalam kitab suci dan upaya berpikir obyektif demi keilmuan murni. Tapi memang seperti itulah dunia akademis kita yang tidak sekuler, paling tidak apa yang tampak di permukaan.

Tentu saja pembacaan kalam suci Ilahi berbeda dari tarian topeng yang juga ditampilkan di pembukaan IRCM. Tarian yang ditampilkan oleh mahasiswa UMM itu cukup memukau dan menghibur para hadirin. Tidak hanya sebagai sebuah hiburan, tapi juga sebagai kontradiksi dalam organisasi Muhammadiyah yang terkenal sebagai organisasi puritan yang anti terhadap budaya lokal yang sinkretik. Tarian topeng itu juga menampilkan kontradiksi antara peran perempuan di ruang publik yang dalam pemahaman kelompok ekstrim puritan harus dipisahkan dari laki-laki. Beruntung, dalam tarian topeng ini tak tampak jelas apakah penarinya laki-laki atau perempuan. Dan terlebih lagi, tarian itu tak menampilkan unsur erotis apapun yang seringkali menjadi taboo di organisasi ini.

Masih berkaitan dengan tarian, persoalan dasar lain yang masih menjadi perdebatan di tubuh organisasi seperti Muhammadiyah adalah persoalan sinkretisme. Tapi sepertinya tarian itu tak menodai iman atau tauhid sama sekali karena tak mengandung unsure-unsur ketuhanan, sehingga tak perlu dikhawatirkan. Justru sebaliknya, tarian itu mampu menampilkan kombinasi yang menarik antara tradisi, agama, dan modernisasi. Tarian topeng itu diambil dari budaya Indonesia dan ditampilkan dengan kostum tradisional. Namun penari perempuan yang tampil tak melepaskan simbol agama dengan tetap memakai jilbab. Tarian ini juga ditampilkan dalam pembukaan acara yang bernuansa modern yang menampilkan kemegahan UMM dan kecanggihan teknologi di kampus itu.

IRCM di Malang dan peringatan 100 tahun Muhammadiyah bulan November yang lalu menampilkan banyak hal yang perlu dicermati, selain penyelenggaraan acara itu sendiri. Salah satunya adalah apa yang ditampilkan oleh Robin Bush (Asian Research Institute, Singapura) dan Ken Miichi (Iwate Prefectural University, Jepang). Mereka menampilkan data yang cukup mengejutkan tentang jumlah orang Indonesia yang mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah. Selama ini yang berkembang adalah ada perbedaan sekitar 10 juta antara jumlah warga NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Jika NU disebut memiliki 40 juta anggota, maka Muhammadiyah memiliki 30 juta anggota. Jika NU berjumlah 30 juta, maka Muhammadiyah berjumlah 20 juta.

Berdasarkan survey yang dilakukan The Asia Foundation (TAF) dan dipresentasikan oleh Robin Bush, warga Indonesia yang mengaku berafiliasi dengan NU berjumlah 49 persen, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9 persen. Sementara menurut survey dari Ken Miichi, warga NU adalah 30 persen, sementara yang mengaku dirinya Muhammadiyah hanya 4,6 persen.

Tentu saja banyak penjelasan yang bisa diberikan terhadap data itu. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Rizal Sukma, direktur eksekutif CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan ketua lembaga hubungan luar negeri PP Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah adalah organisasi, sementara NU adalah tradisi. Orang hanya menyebut dirinya sebagai anggota organisasi jika dia secara resmi terdaftar di organisasi itu. Sementara untuk NU, orang bisa mengklaim dirinya NU meski hanya sekali mengikuti tradisi ziarah kubur dan tahlilan. Apapun penjelasan yang diberikan terhadap data itu, orang Muhammadiyah perlu berefleksi tentang kuantitas keanggotaannya, di samping kualitasnya tentu saja. Mengapa? Politik di Indonesia itu sering didasarkan pada politik angka-angka. Jika jumlahnya kecil, maka tidak perlu ada wakil dari Muhammadiyah di kabinet karena Muhammadiyah hanya representasi dari minoritas warga Indonesia. Ini hanya satu contoh dampak dari angka di politik.

Di samping data yang membuat prihatin itu, tentu banyak hal positif yang berkembang di Muhammadiyah. Salah satunya adalah kemampuan Muhammadiyah menjaga diri dari carut-marut politik. Ini, misalnya, berbeda dari NU yang belakangan ini banyak warganya yang hanyut dalam kisaran politik kotor dan melupakan misi sosial dan keagamaan.

Secara umum, konferensi di Malang itu menampilkan kemampuan Muhammadiyah untuk melangkah ke tingkat global dan menunjukkan wajah Indonesia ke masyarakat dunia. Seperti yang disampaikan oleh Azyumardi Azra, acara di Malang itu sangat mengesankan karena seluruh acara bisa diselenggara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan sangat lancar. Menurutnya, acara seperti ini tidak bisa terjadi bahkan di Malaysia, Filipina dan Thailand. Azyumardi bahkan menyebut ini merupakan konferensi terbesar di dunia yang membahas tentang organisasi Islam. Robert Hefner (Boston University) dan Merle Ricklefs (Australian National University) bahkan berkali-kali menyampaikan apresiasi positifnya terhadap seluruh rangkaian perayaan 100 tahun Muhammadiyah dan IRCM.

Yang paling tampak kontras antara sebelum dan setelah acara adalah Jonathan Benthall, profesor ahli masalah filantropi dari University College London (UCL). Benthall tiba di Malang dua hari sebelum acara berlangsung. Dalam dua hari itu, ketika bertemu dengan panitia ia selalu menampilkan wajah masam setiap kali bertemu dengan panitia. Namun ketika acara berlangsung, dia adalah salah satu peserta yang paling aktif, termasuk pada pertunjukan film di malam hari dan kunjungan ke AUM (Rumah Sakit Pendidikan UMM dan Obyek Wisata Alam Muhammadiyah di Batu). Memasuki hari kedua konferensi, Benthall mulai ramah ke panitia dan memuji penyelenggaraan. Pada hari terakhir, Benthall menjadi salah satu orang yang paling murah senyum dan akrab. Benthall juga yang mempersiapkan pembuatan laporan IRCM di jurnal internasional Anthropology Today yang rencananya akan ditulis oleh Claire-Marie Hefner.

Setelah memberikan kesadaran akan kemampuan Muhammadiyah berada di tingkat global, sebagai bentuk refleksi, barangkali Muhammadiyah perlu mengkonsolidasikan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) yang berasal dari Timur Tengah untuk menyelenggarakan acara serupa. Dengan cara ini, akan tampak potensi besar yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang selama ini masih tertimbun. Organisasi ini memiliki banyak kader yang sangat kuat penguasaannya terhadap khazanah Islam klasik dan Timur Tengah. Akan menjadi prestasi yang luar biasa jika Muhammadiyah juga mampu menyelenggarakan konferensi internasional dengan bahasa Arab dengan menghadirkan pakar-pakar Islam dari Timur Tengah seperti Hassan Hanafi.
-oo0oo-

Selasa, 25 Desember 2012

Milad Akbar 1 Abad Muhammadiyah serentak di 4 kota Besar Indonesia

Arus gelombang warga dan simpatisan Muhammadiyah dari seluruh pelosok Jawa Timur sudah mulai terasa sejak sabtu malam. Bak hujan yang terus mengalir menuju pusat kegiatan Milad satu Abad atau seratus tahun lahirnya Muhammadiyah, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yang untuk wilayah Jawa Timur digelar  di gedung bundar Universitas Muhammadiyah Malang UMM DOME. Selain itu, Pimpinan Pusat juga menyelenggarkan acara milad Muhammadiyah yang diadakan di Stadion GBK Gelora Bung Karno yang juga di hadiri seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah sekitar. Dengan memanfaatkan teknologi Teleconference, gebyar Milad akbar diadakan serentak di 4 wilayah yaitu  Jakarta (Stadion GBK), Makasar (Unmuh Makasar), Malang (UMM DOME) dan Jogjakarta (UMY).

Sejuknya udara di Malang menambah semangat peserta milad untuk segera hadir dan mengikuti rangkaian acara gebyar Milad Akbar satu Abad Muhammadiyah. Ketika waktu sudah menyentuh subuh, gelombang semakin membesar dan terus menyerbu kampus putih UMM. Pukul 6.00 an, area sekitar UMM DOME sudah hampir terpenuhi kendaraan para peserta.  Membeludaknya simpatisan yang hadir tak pelak membuat lalu lintas disekitar jalan raya tlogomas menjadi sangat padat dan agak menimbulkan kemacetan yang lumayan panjang karena antrinya masuk area milad.  Aparat bekerjasama dengan pihak keamanan kampus sangat sibuk mengatur irama laju kendaraan yang terus meringsek memenuhi kampus UMM.  Kurang lebih 13.000 orang memadati acara Milad Satu Abad Muhammadiyah yang digelardi UMM DOME untuk wilayah Jawa Timur.





Ketika waktu menujuk pukul 7.00, suasana di dalam UMM DOME sudah dipenuhi peserta dan penggembira dan mulai dihibur dengan gelar kesenian pembukan milad muhammadiyah. Konsep acara Milad di Malang sengaja dikemas dengan nuansa Budaya  dalam bentuk cerita Wayang Kulit. Di awali dengan gending karawitan dari Ngantru salah satu PCM di Tulungagung  yang membawa sendiri peralatan  lengkap untuk mengiringi gelaran wayang kulit yang menghadirkan dalang dari PWM Jatim Ki Prof. Robani.  Tarian ronggeng dan hiburan barongsai juga ikut memeriahkan acara pembuka. PWM Jatim juga menerima bantuan dari bank Syariah Mandiri Corporate Social Responsibility Simpati Umat Surabaya berupa uang senilai Rp. 50 juta rupiah untuk membantu muhammadiyah Jawa Timur.






Sementara diluar gedung, panitia sudah menyiapkan aneka hiburan, unjuk kebolehan dan pameran karya Amal Usaha muhammadiyah seperti Pawai AUM Malang, panggung gembira, parade drum band, bazaar, hiburan seni musik dan reog ponorogo serta jaranan. Pengobatan gratis dan pameran gelar prestasi dan unggulan  ortom  Muhammadiyah seJawa Timur. Nampak salah satu hasil karya Mobil Listrik Solar Energi dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang legi malang yang baru saja di demonstrasikan dan dicoba oleh Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan. Karya mobil unggulan anak muhammadiyah yang membuat pak Dahlan tersenyum lebar karena puas dengan kinerja dan kekuatan mobil Suryawangsa yang bisa berjalan mulus melewati jalan yang berkelok dan naik turun serta ketangguhannya menjalani rute Surabaya - Malang tanpa ada hambatan.








  

 



Disela pagelaran wayang kulit, disisipkan sambutan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Prof. Dr. Tohir luth. Dalam sambutannya beliau mengatakan ada dua hal pokok mengenai milad satu abad.  Pertama, milad ini menunjukkan eksistensi Muhammadiyah sebagai organisasi yang selalu hidup di nusantara.  Kedua, Milad Muhammadiyah mirip dengan haji wada, karena ini milad yang diselenggarakan setiap seratus tahun atau 1 abad kali ini mungkin milad akhir bagi kita, karena milad kedepan kita belum tentu bisa menemui. 

  

Acara milad satu Abad Muhammadiyah kali ini terpusat di Gelora Bung Karno Jakarta dan diserentakkan lewat sambungan telecoreferen ke jogja, makasar dan malang.  Jaringan ini terhubung lewat satelit Telkom dan disirkan secara live oleh Televisi Republik Indonesia. Tepat pukul 10.00 WIB sudah tampak visualisasi teleconference sudah mulai tersambung dengan situasi di Pusat Kegiatan Milad 1 abad di Gelora Bug Karno yang kebetulan cuaca di Jakarta nampak hujan deras. Terlihat di LCD lebar yang menjamur di dalam dan di luar arena Milad di UMM DOME memperlihatkan kondisi di Jakarta. Para Tamu kenegaraan dari berbagai Negara. Mantan wakil  Presiden RI Bapak  M. Jusuf Kalla telah hadir bersama rombongan pimpinan pusat Muhammadiyah di Jakarta serta beberapa pejabat dan mantan pejabat seperti gubernur DKI Jakarta terbaru Joko Widodo (Jokowi) dan mantan gubernur Sutiyoso serta masih banyak lagi.  Mantan Wapres Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan selamat kepada Muhammadiyah atas umurnya yang keseratus  tahun atau satu abad muhammadiyah yang kiprahnya telah mengubah dunia terutama dalam hal amal usaha dan perjuangan untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan Islam. KH Hasyim Asyari, mantan ketua NU, yang ikut hadir pada acara milad kali ini, menyerukan dan mengajak Muhammadiyah untuk terus menerus meningkatkan ukhwah Islamiyah.  Bapak Zulkifli Hasan dan perwakilan bupati juga ikut memberikan sambutan dan apresiasi mendalam pada Muhammadiyah.  



Prof Dr. Din Syamsuddin terlihat memasuki arena gelora Bung Karno dengan semangat yang luar biasa meski dihiasai dengan kucuran keberkahan hujan yang agak lebat tapi beliau dengan melambaikan tangan kesemua hadirin yang memadati GKB. Dalam pidatopembukannya Prof Din menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam karena peringatan satu abad kali ni di adakan serentak di empat tempat yang berbeda. Hujan merupakan berkah nya milad muhammadiyah. Mudah-mudahan keberkahan ini akan menjadai keberkahan nasional bagi suluruh umat di Indonesia, tegas beliau.  Pak Din kemudian langsung berteleconference  dengan 4 tempat Milad, Pertama dengan Makasar. kemudian ke Malang Jawa Timur , dan berlanjut  ke Jogja.  Alhamdulillah, teleconference berjalan dengan lancar dan sukses.
  

Beralih ke situasi milad di UMM dome , kurang lebih pukul 11.00,-  Wakil Gubernur Jawa Timur bapak Saifullah Yusuf hadir memasuki  gedung bundar Dome UMM dalam rangka ikut memeriahkan acara milad. Acara diselingi dengan hiburan paduan suara SMP Muhammadiyah Blimbing yang menyanyikan lagu Sang Surya dengan khas irama langgam jawa. Langgam jula-juli khas jawa timuran di suguhkan dengan komedi oleh artis ketoprak Jawa TImur.  Dalam sambutannya, Gus Ipul memberikan singkatan dengan S R I. S adalah  Syukur  kepada Allah. R adalah Rukun. Orang Muhammadiyah selalu rukun dan mementingkan  musyawarah untuk mengatasi masalah.   I adalah inovasi. Muhammadiyah terus berinovasi dalam segala hal. Inovasi muhammadiyah selalu menjadi teladan untuk kemajuan bangsa.


Acara kemudian berlanjut dengan hiburan wayang kulit yang berkisah tentang Pendowo Ngaji. Hingga sekitar pukul 1.00 acara selesai dan ribuan peserta secara serentak tapi teratur berjalan keluar dengan semangat Milad Satu Abad Muhammadiyah seperti Sang Surya yang tiada henti menyinari bumi pertiwi.  (RS / foto AA)






Sejarah Pemuda Muhammadiyah

Perhatian K.H. Ahmad Dahlan kepada para Pemuda sangat istimewa. Pemuda pemuda Kauman yang terkenal bandel, oleh Kyai didekatinya dengan baik. Mereka berhasil dikumpulkan dan dihimpun dalam satu perkumpulan dan diberi nama “SISWO PROYO”. Mereka diberi pendidikan agama dan budi pekerti serta ketrampilan.
Sekitar tahun 1918 KH. Ahmad Dahlan pergi bertabligh ke Solo. Ketika beliau lewat di muka istana Mangkunegaran Solo, Beliau sempat melihat para Pemuda pemudi remaja berbaris dengan tertib dan rapi. Pakaian mereka seragam bertopi dan dilehernya melihat saputangan yang seragam pula.Mereka kelihatan gagah dan selalu gembira riang.
Sesampainya di Yogyakarta, Kyai menceritakan apa yang baru saja dilihatnya di Solo kepada para murid-muridnya. Seorang menteri Guru Bapak Romodirdjo yang ikut KH. Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa para pemuda itu ialah Pedvinder Mangkunegaran. Pedvinder adalah Organisasi anak anak yang mengikuti gerakan kepanduan. Mereka dilatih baris berbaris seperti militer, dilatih hidup sederhana, diberi pendidikan budipekerti dan diberi bimbingan untuk suka memberi pertolongan kepada orang lain.
Dengan cepat K.H.Ahmad Dahlan menjawab. Kalau begitu anak anak kita (Muhammadiyah) perlu diberi pendidikan semacam itu. Sikap Kyai yang senang terhadap cara baru itu mendapat sambutan para murid-muridnya dengan penuh semangat.
Salah satu murid K.H. Ahmad Dahlan yaitu Sarbini seorang guru SD. Muhammadiyah kebetulan pernah menjadi serdadu Belanda, dia mahir baris berbaris, mahir meniup terompet dan memukul tambur (genderang) serta pandai pula menggunakan senjata api. maka oleh Kyai, Pemuda Sarbini ditunjuk untuk melatih para Pemuda-pemuda Muhammadiyah. Sebagian Pemuda-pemudi tersebut ada yang mahir dalam mengadakan berbagai permainan dan olahraga. Maka jadilah para Pemuda Muhammadiyah terkumpul dalam satu organisasi kepanduan dengan pakaian seragam. Mereka berlatih dengan semangat dan penuh kegembiraan. Sejak saat itu berdirilah “Padvinder Muhammadiyah
Agar Padvinder Muhammadiyah lebih teratur maka dibentuklah pengurus yang terdiri :
Ketua : H. Muhtar
Wakil Ketua : R.H. Hadjid
Sekretaris : Somodirdjo
Keuangan : Abdul Hamid BKN.
Organisasi : Siradj Dahlan
Komandan : Sarbini Damiri
Pada waktu mulai berdirinya, Padvinder Muhammadiyah dalam latihan latihan masih menggunakan aba-aba bahasa Belanda, seperti yang digunakan oleh serdadu Belanda. Dalam perkembangannya setelah Padvinder Muhammadiyah lebih teratur maka aba-aba dalam latihan digunakan bahasa sendiri. Dengan cara ini maka tertanamlah semangat cinta tanah air.
Semua perlengkapan dan seragam ditentukan dan disesuaikan dengan jiwa dan semangat Muhammadiyah.
Warna baju : Coklat
Warna celana : Biru
Kedua warna tersebut yaitu coklat dan biru melambangkan warna tanah dan air. Hal ini dimaksudkan agar para Padvinder Muhammadiyah memiliki semangat cinta tanah air yaitu Indonesia.
Warna kacu leher : Hijau dengan di beri simbul matahari Muhammadiyah berwarna putih ditiap tiap sudutnya dituliskan H.W. singkatan dari Hizbul Wathan yang artinya cinta tanah air. Warna hijau pada kacu leher melambangkan kesuburan tanah air Indonesia. Secara resmi nama Padvinder Muhammadiyah diganti menjadi Hizbul Wathan yang berarti prajurit tanah air atau cinta tanah air.
Pelajaran kepanduan lebih disempurnakan disesuaikan dengan jiwa Muhamamdiyah. Pelajaran-pelajaran H.W. disamping baris berbaris yang sudah menggunakan aba-aba dengan bahasa daerah (Jawa) yang kemudian menggunakan bahasa Melayu (Indonesia) maka pelajaran H.W. lebih ditekankan kepada memperdalam ibadah dan akhlaq Islam, ditambah dengan seni bela diri, PPPK.

Simbul H.W. juga ditentukan yaitu berupa kuncup bunga dengan tulisan :
“FASTABIQUL KHAIRAT”
artinya : Berlomba-lombalah dalam kebaikan, yang ditulis pada pita dibawahnya.
lagu Mars H.W. juga dibuatnya. Lagu tersebut mampu berkembang dengan pesatnya keseluruh tanah air. Dimana-mana orang mengenal Pandu H.W. Pandu yang bukan H.W. pun orang menyebutnya Pandu H.W. Sampai terjadi disuatu kota pandu cina juga disebut Pandu H.W. Begitulah gambaran terkenalnya H.W. pada waktu itu. Karena pesatnya H.W. maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah dianggap perlu membentuk bagian khusus yang mengurusi H.W. disebut dengan Majlis H.W. secara resmi Bagian atau Majlis H.W. dibentuk pada tahun 1924.
Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-20 di Makassar. dibentuk pula Muhammadiyah Bagian Pemuda dibentuk untuk menampung Pemuda Pemuda yang aktif di Muhammadiyah tapi kurang tertarik dengan H.W. Banyak para asuhan H.W. ketika meletus perang Kemerdekaan menerjunkan diri kedalam militer memanggul senjata melawan Belanda yang berusaha menjajah kembali bangsa Indonesia. Panglima Besar TNI yang pertama ialah seorang anak hasil didikan H.W. dan seorang pemimpin H.W. di Banyumas.
Pada tanggal 10 Maret 1961 Presiden Soekarno memanggil para Pandu pandu Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 60 pandu. Presiden menyampaikan amanatnya bahwa adanya banyak perkumpulan pandu pandu di Indonesia tidak mencerminkan adanya persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pandu pandu harus bersedia meleburkan diri dalam satu wadah Kepanduan saja yaitu yang diberi nama Pramuka (Praja Muda Karana). Kemauan Presiden tidak bisa di tolak lagi. Dengan rasa berat hati para Pimpinan Pandu-pandu yang terpaksa menerima yang menjadi kehendak Presiden Soekarno.
Maka pada tanggal 28 Syawal tahun 1380 H, bertepatan dengan tanggal 15 Maret 1961 para pandu-pandu yang ada membubarkan diri dan meleburkan diri dalam satu wadah Kepaduan yaitu Pramuka yang sekarang ada. Pada tanggal tersebut sungguh suatu peristiwa yang bersejarah dan mengharukan bagi pandu pandu di Indonesia. Bendera pandu-pandu diturunkan dan diganti dengan pandu Pramuka dengan gambar Tunas Kelapa.

ANGGARAN DASAR PEMUDA MUHAMMADIYAH

MUQADIMAH

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Aku bersaksi bahwa tidak ada yang kusembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, Aku rela Allah Tuhanku, Islam Agamaku, aku rela Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita Ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk.
Bahwa kemerdekaan dan kebebasan masyarakat adalah ahak setiap warga Negara yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh Negara sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang dasar (UUD) 45. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pemuda bangsa Indonesia berhimpun dan bersyarikat guna memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
Bahwa Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhamadiyah merupakan lembaga perjuangan yang bertujuan menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam, serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah, maka setiap gerak dan langkahnya harus merupakan perwujudan dari ajaran Islam.
Menyadari peranan dan fungsi Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna Amal Usaha Muhammadiyah, maka ia harus mampu menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, khususnya dikalangan pemuda.
Keteladanan akan kepribadian Rasulullah senantiasa menjiwai dan menjadi identitas keberadaan Pemuda Muhammadiyah ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesejahteraan hidup yang diridhai Allah dapat tercapai.
Denhan bekal iman, ilmu dan akhlaq yang mulia, Pemuda Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk mewujudkan keyakinan, bahwa Islamlah satu-satunya yang mampu mengantar ummat manusia dari segala kegelapan menuju kepada kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akherat.
Keyakinan akan kebenaran Islam, akhlaq yang mulia dan amalan yang ikhlas, dalam perwujudannya perlu diusahakan dengan tertib, teratur dan disiplin serta penuh kebijaksanaan yang bertanggungjawab, maka dengan nama Allah Yang Maha Kuasa, kami Pemuda Muhammadiyah bergerak dengan pedoman pada Angaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
Pasal 1
NAMA, IDENTITAS, AZAS DAN KEDUDUKAN
1.     Organisasi ini bernama Pemuda Muhammadiyah, adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam dan da’wah amar ma’ruf nahi munkar, berazaskan Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
2.     Pemuda Muhammadiyah didirikan pada tanggal 26 Djulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah dan Pimpinan Pusatnya berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II
Pasal 2
LAMBANG PEMUDA MUHAMMADIYAH
1.     Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah bunga melati :
2.     Ketentuan tentang arti lambang diatur lebih lanjut dalam ART Pemuda Muhammadiyah.
Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
Pasal 4
RUANG LINGKUP GERAKAN
Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuannya, Pemuda Muhammadiyah mengembangkan kegiatannya melalui usaha di bidang:
a)     Gerakan Da’wah Amar Makruf nahi munkar
b)    Gerakan Keilmuan
c)     Gerakan Sosial – Kemasyarakatan
d)    Gerakan Kewirausahaan
BAB III
Pasal 5
KEANGGOTAAN
1.     Anggota Pemuda Muhammadiyah adalah pemuda Islam, warga negara Indonesia     yang berumur 17-40 tahun dan menyetujui Anggaran Dasar gerakan serta bersedia     melaksanakan maksud dan tujuan gerakan.
2.     Peraturan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 6
SUSUNAN ORGANISASI
Organisasi ini bergerak dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkat sebagai berikut:
1.          Susunan organisasi Pemuda Muhammadiyah terdiri dari :
a.     Pimpinan Ranting
b.    Pimpinan Cabang
c.     Pimpinan Daerah
d.    Pimpinan Wilayah
e.     Pimpinan Pusat
2.          Ketentuan lebih lanjut tentang Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 7
PENETAPAN ORGANISASI
Pembentukan dan Penetapan Ranting, Cabang, Daerah dan Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV
Pasal 8
PIMPINAN ORGANISASI
1.     Pimpinan Pusat
a.     Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan.
b.    Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan ditetapkan Muktamar dari calon-calon yang diajukan oleh Tanwir dan disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
c.     Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh         muktamar dari calon-calon yang di usulkan.
d.    Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan         anggotanya kepada Konferensi Tahunan.
e.     Pimpinan Pusat mewakili organisasi, untuk tindakan di dalam dan di luar        pengadilan, Pimpinan Pusat di wakili ketua umum atau salah seorang wakil ketua        umum bersama-sama salah seorang sekretaris.
2.     Pimpinan Wilayah.
  1. Pimpinan Wilayah memimpin gerakan dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan Pusat untuk Wilayahnya.
  2. Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 11 (sebelas) orang di tetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dari calon-calon yang di pilih dalam musyawarah wilayah.
  3. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon-calon anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
  4. Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
3.     Pimpinan Daerah.
  1. Pimpinan Daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.
  2. Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) orang di tetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dari calon-calon yang di pilih dalam musyawarah wilayah.
  3. Ketua Pimpinan Daerah dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
  4. Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.
4.     Pimpinan Cabang.
  1. Pimpinan Cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.
  2. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang di tetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dari calon-calon yang di pilih dalam musyawarah cabang.
  3. Ketua Pimpinan Cabang dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon-calon anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
  4. Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
5.     Pimpinan Ranting
  1. Pimpinan Ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.
  2. Pimpinan ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang di tetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dari calon-calon yang di pilih dalam Musyawarah Ranting.
  3. Ketua Pimpinan Ranting dipilih secara langsung dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon-calon anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
  4. Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Kerja Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.
Pasal 9
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN.
1.     Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting masing-masing 4 (empat) tahun.
2.     Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting hanya dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
3.     Dalam hal-hal tertentu Pimpinan Pusat dapat mengambil memberhentikan anggota Pimpinan dan melaporkannya kepada siding tanwir berikutnya.
4.     Pemilihan Pimpinan dilaksanakan secara langsung.
5.     Anggta Pimpinan terdiri dari anggota Pemuda Muhammadiyah yang telah memiliki nomor baku Muhammadiyah.
6.     Bilamana terjadi kevakuman kepengurusan maka pimpinan dapat melakukan pergantian (resuffle)
BAB V
Pasal 10
PERMUSYAWARATAN DAN KEPUTUSAN
Permusyawaratan dalam Pemuda Muhammadiyah terdiri dari :
1.     Muktamar.
Muktamar adalah Permusyawaratan tertinggi dalam pergerakan yang diadakan oleh Pimpinan Pusat yang diikuti oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Daerah, untuk membicarakan AD dan/ART, Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan dan program satu periode masa jabatan serta diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
2.     Tanwir
Tanwir adalah Permusyawaratan tertinggi dibawah Muktamar yang diadakan oleh Pimpinan Pusat yang diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, untuk membicarakan ART dan masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar serta diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
3.     Muktamar Luar Biasa
  1. Muktamar Luar Biasa adalah forum permusyawaratan tertinggi di luar Muktamar biasa yang dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4.     Musyawarah Wilayah
Musyawarah wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di wilayah, diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan diikuti oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
5.     Musyawarah Daerah
Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di daerah, yang diadakan oleh Pimpinan Daerah dan diikuti oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting, diadakan 4 (empat) tahun sekali.
6.     Musyawarah Cabang
Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di Cabang, yang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan diikuti oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting, diadakan 4 (empat) tahun sekali.
7.     Musyawarah Ranting
Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di Ranting, yang diadakan oleh Pimpinan Ranting dan diikuti oleh Pimpinan Ranting dan anggota, diadakan 4 (empat) tahun sekali.
8.     Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan adalah Permusyawaratan di tingkat Wilayah dan Daerah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, untuk membicarakan masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah serta diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
9.     Rapat Kerja
  1. Rapat kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu     yang menyangkut jalannya organisasi.
  2. Rapat kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat     Kerja Unit/Lembaga/Badan
  3. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
  4. Ketentuan mengenai masing-masing jenis rapat kerja diatur dalam anggaran     rumah tangga.
Pasal 11
KUORUM DAN KEPUTUSAN
1.     Musyawarah dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir asal yang bersangkutan telah diundang secara sah dan patut.
2.     Keputusan Musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila terpaksa maka diadakan pemungutan suara, dan keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3.     Keputusan Musyawarah tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan diatasnya.
BAB VI
Pasal 12
KEUANGAN
1.     Keuangan Pemuda Muhammadiyah diperoleh dari:
a. Uang pangkal dan iuran anggota.
b. Sumbangan, Infaq, Zakat, wakaf, shadaqah, wasiat dan hibah
c. Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah
d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2.     Biaya gerakan semuanya ditangani bersama-sama oleh Ranting, Cabang, Daerah,     Wilayah, dan Pusat, sedangkan keperluan setempat ditanggung oleh masing-masing     yang bersangkutan.
BAB VII
Pasal 13
PEMBUBARAN ORGANISASI
1.      Pembubaran organisasi dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah yang diadakan khusus untuk itu.
2.      Keputusan Muktamar Luar Biasa tentang Pembubaran Organisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disahkan oleh Tanwir Muhammadiyah.
BAB VIII
Pasal 14
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
Pasal 15
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1.     Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh muktamar
2.     Rencana Perubahan AD di usulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara muktamar, Perubahan AD sah apabila di putuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota muktamar yang hadir.
BAB X
Pasal 15
PENUTUP
Anggaran Dasar ini merupakan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya dan telah disahkan oleh Muktamar Pemuda Muhammahadiyah ke XIII di Samarinda Kalimantan Timur pada tanggal 15 Jumadil Tsani 1427 H bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2006 M, dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Kader Karbitan Muhammadiyah

Sederetan analisa dan berbagai sebab musabab tentang terjadinya kemandegan gerak tajdid Muhammadiyah telah sering dikemukakan. Kejumudan berpikir warga (mujtahid) persyarikatan dan membanjirnya para oportunis atau  “bajing loncat” di tubuh Muhammadiyah -terutama amal usahanya- merupakan analisa yang paling sering kita dengar. Kedua analisa tersebut semakin penting lagi untuk terus digulirkan (khususnya bagi warga perserikatan) seiring dengan semakin mepetnya pelaksanaan “hajatan paling meriah” dan bisa jadi paling mewah bagi warga Muhammadiyah untuk memilih pemimpin (sebagai agenda utama) dalam arena muktamar ke-45 di Malang.
Dugaan kuat akan terjadinya kejumudan berpikir dan membanjirnya bajing loncat dalam Muhammadiyah, sebenarnya dua hal sangat berhubungan. Sebab terjadinya kemandegan berpikir atau bahkan kemandegan gerak amal usaha Muhammadiyah di sebabkan sudah terlalu banyak bajing loncat di tubuh persyarikatan, bahkan mereka tidak jarang berada dalam posisi strategis yang sangat menentukan warna dan wajah ormas Islam terbesar  di Indonesia ini.
Pertanyaannya adalah bagaimana para bajing loncat itu bisa masuk ke tubuh Muhammadiyah? Apakah ada yang salah dengan sistem pengkaderan persarikatan? Atau saking terbukanya, organisasi ini tidak begitu selektif untuk memberikan amanah pada seseorang? Atau gejala pragmatisme dan oportunisme telah sangat mewabah pada setiap elemen persarikatan? Menurut hemat penulis, pertanyaan ke dua dan seterusnya adalah jawaban bagi pertanyaan pertama. Bagaimana tidak? Kepentingan jangka pendek dan semangat mencari hidup di persyarikatan telah menyebabkan begitu mudahnya masuknya para bajing loncat, dan sekaligus ini mencerminkan sebuah sistem pengkaderan yang buruk. Hanya karena telah mengantongi kartu anggota dan pernah aktif di persyarikatan atau ortomnya, seseorang bisa disebut sebagai kader Muhammadiyah dan dipercaya untuk memikul amanah persyarikatan. Inilah yang kemudian akan disebut sebagai “Kader Karbitan”.
Ciri dan Perilaku Kader Karbitan.
Namun demikian, dari awal perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kader Karbitan bukanlah orang yang baru memiliki kartu anggota atau baru aktif di Muhammadiyah, apalagi ditujukan pada mereka yang tidak punya nasab Muhammadiyah secara genetik (tidak terlahir dari keluarga Muhammadiyah), sama sekali bukan. Karena tidak semua orang yang telah lama mengantongi KATAM dan berkecimpung di Muhammadiyah serta terlahir dari keluarga Muhammadiyah betul-betul paham akan watak dan karakter persyarikatan (Kepribadian Muhammadiyah). Bahkan yang sering terjadi, khususnya kasus semangat untuk mengkooptasi dan memonopoli amal usaha,  dilakukan oleh “kader” yang telah lama aktif dan merasa leluhurnya berjasa dalam mengembangkan amal usaha persyarikatan. Karena mereka dengan sangat jelas dapat melihat dan merasakan keuntungan materil yang terkandung di dalamnya (amal usaha). Namun sebaliknya, bisa jadi orang yang baru aktif dan baru terdaftar sebagai anggota serta tidak memiliki nasab Muhammadiyah, justru hadirnya mereka dalam persyarikatan dimotifasi oleh pemahaman yang benar akan watak dan karakter persyarikatan.
Sebagaimana diketahui, wujud kepribadian Muhammadiyah terletak pada hakekat Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah, Rumusan ini seringkali dijadikan sebagai doktrin tanpa diiringi oleh penjelasan bahwa di dalamnya terdapat sifat Tajdidiyah (Pembaharuan), Ishlahiyah (damai) dan Tabsyiriyah (Menggembirakan) serta menuntut warganya untuk bersikap aktif, kreatif, dinamis, fleksibel, konstruktif, lapang dada, adil dan korektif, ikhlas dan tidak mengenal putus asa. Itulah doktrin yang harus dipahami dengan baik dan sifat yang mesti melekat pada seorang kader sejati Muhammadiyah.
Sedangkan sifat pasif, ikut-ikutan, jumud, kaku, reaktif, picik, masa bodoh, pamrih dan pesimistis adalah karakter atau ciri-ciri kader karbitan.
Secara kasat mata karakteristik kader karbitan tersebut terpantul dalam perilaku mereka dalam persyarikatan, baik yang  menjelma dalam pemikiran yang picik dan jumud serta anti perubahan, ataupun dalam wujud orang-orang yang menjadikan amal usaha sebagai “warung” untuk mengais hidup diri dan keluarganya atau koleganya. Secara lebih jelas karakter karbitan ini termanifestasi pada mereka yang dengan pongah, picik, tidak santun dan tidak bijak dalam menyikapi bentuk penyegaran pemikiran keagamaan di tubuh Muhammadiyah. Atau mereka yang tidak punya malu ‘menjual’ Muhammadiyah untuk kepentingan sendiri sambil sikut kanan kiri dan menjilat serta melakukan manifulasi di sana sini.
Fenomena yang lebih memprihatinkan, jika karakteristik kader karbitan ini menjakiti angkatan muda Muhammadiyah. Dikhawatirkan mereka hanya akan tertarik dan begitu asyik dengan program yang berkaitan dengan proyek-proyek yang membuat kantong tebal. Apalagi jika sampai berani mengais keuntungan  dengan cara-cara yang manifulatif.
HARAPAN
Pemimpin Muhammadiyah, bukan hanya harus mewarisi karakteristik kader sejati, akan tetapi harus mampu manyadarkan atau menertibkan kader-kader karbitan. Jika mereka (kader karbitan) tidak tersentuh atau bahkan dibiarkan, jelas akan semakin menebar virus yang berbahaya bagi keberlangsungan dan kejayaan persyarikatan. Mereka adalah benalu dalam Muhammadiyah.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH

Pasal 1
ANGGOTA
1.     Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.     Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
b.    Laki-laki berumur 17 sampai dengan 40 tahun.
c.     Menyetujui maksud dan tujuan gerakan
d.    Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha gerakan
e.     Mendaftarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat.
2.     Tata cara permintaan menjadi angota diatur sebagai berikut :
a.     Mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah dengan mengisi surat isian yang telah ditetapkan disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang.
b.    Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Daerah dengan disertai pertimbangan.
c.     Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang dapat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota sementara kepada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima Kartu Tanda Anggota dari Pimpinan Daerah.
d.    Pimpinan Daerah memberi Kartu Tanda Anggota kepada calon yang telah disetujui melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
e.     Bentuk Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Anggota Sementara ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
3.     Kewajiban Anggota
a.     Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan organisasi.
b.    Menjaga dan mempertahankan kehormatan gerakan dan menjadi teladan sebagai Pemuda Muslim.
c.     Membayar uang pangkal an iuran anggota.
4.     Hak Anggota
a.     Menyatakan usul dan pendapat kepada Pimpinan
b.    Menyampaikan suara, memilih, dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c.     Mendatangi setiap kegiatan organsisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
d.    Membela diri dalam Musyawarah Daerah apabila diberhentikan keanggotaannya oleh Pimpinan Daerah.
5.     Anggota berhenti karena :
a.     Meninggal dunia
b.    Usianya melebihi 40 tahun
c.     Permintaan sendiri
d.    Diberhentikan oleh Keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan.
6.     Tata cara Pemberhentian Anggota :
a.     Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah.
b.    Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah.
c.     Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut.
d.    Pimpinan Daerah dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian anggota setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat.
e.     Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian angota kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan
f.     Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan seurat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.
g.    Musyawarah Daerah dapat mencabut kembali keputusan pemberhentian anggota oleh Pimpinan Daerah berdasar sekurang-kurangnya 2/3 jumlah suara anggota Musyawarah Daerah.
Pasal 2
RANTING
1.     Ranting merupakan tempat menghimpun, mengasuh dan membimbing Amal Ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat ketetapan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat.
2.     Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul Musyawarah Cabang atau permufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
3.     Pengesahan berdiri dan luasnya ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
4.     Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
Pasal 3
C A B A N G
1.     Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Ketetapan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan.
2.     Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul Musyawarah Cabang atau Permufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan Rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muahammadiyah.
3.     Pengesahan berdiri dan luasnya Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan tersetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
4.     Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
Pasal 4
D A E R A H
1.     Daerah didirikanm oleh Pimpinan wilayah disatu daerah tingkat II atau yang setingkat, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 Cabang.
2.     Permintaan mendirikan Daerah, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan wilayah atas usul Musyawarah Daerah Muhammadiyah setemapat.
3.     Pengesahan berdiri dan luasnya daerah ditetapkan Pimpinan wilayah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
4.     Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
Pasal 5
W I L A Y A H
1.     Wilayah didirikan oleh Pimpinan Pusat dissuatu propinsi atau yang setingkat, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 Daerah.
2.     Permintaan mendirikan wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Wialayah atau permufakatan Daerah-daerah dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3.     Pengesahan berdiri dan luasnya wilayah ditetapkan Pimpinan Pusat atas usul Pimpinan Wilayah Induk yang telah disetujui oleh Pimpinan Wiilayah Muhammadiyah setempat.
4.     Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Muktamar/Rapat Pimpinan tingkat Pusat.
Pasal 6
P U S A T
Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932.
Pasal 7
P I M P I N A N P U S A T
1.     Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan pada umumnya, mentanfidzkan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir dan mengawasi pelaksanaannya.
2.     Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3.     Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih.
4.     Perubahan susunan anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggungjawabkannya dalam Tanwir.
5.     Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila karena suatu hal berhenti dalam tenggang msaa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.
6.     Pimpinan Pusat dapat menetapkan peraturan khusus maupun pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 8
PIMPINAN WILAYAH
1.     Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakan Gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, Keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat wilayah, dan keputusan permusyawaratan diatasnya,  mentanfidzkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2.     Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3.     Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih.
4.     Perubahan susunan anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan Tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan Tingkat Wilayah.
5.     Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan Tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila karena suatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.
6.     Pimpinan Wilayah dapat menetapkan peraturan khusus maupun pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 9
PIMPINAN DAERAH
1.     Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan Gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, Keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan diatasnya,  mentanfidzkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2.     Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3.     Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih.
4.     Perubahan susunan anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan Tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan Tingkat Daerah.
5.     Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan Tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila karena suatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.
6.     Pimpinan Daerah dapat menetapkan peraturan khusus maupun pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 10
P I M P I N A N C A B A N G
1.     Pimpinan Cabang menetapkan kebijakan Gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, Keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan diatasnya,  mentanfidzkan hasil keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2.     Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3.     Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih.
4.     Perubahan susunan anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan Tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan Tingkat Cabang.
5.     Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan Tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila karena suatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.
6.     Pimpinan Cabang dapat menetapkan peraturan khusus maupun pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 11
PIMPINAN RANTING
1.     Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan Gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, Keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan diatasnya,  mentanfidzkan hasil keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2.     Pimpinan Ranting membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3.     Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya sebanyak-banyaknya sejumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih.
4.     Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan Tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajib mempertanggungjawabkannya dalam Rapat Pimpinan Tingkat Ranting.
5.     Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Rapat Pimpinan Tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila karena suatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.
6.     Pimpinan Ranting dapat menetapkan peraturan khusus maupun pedoman kerja lainnya dalam rangka menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pasal 12
DEPARTEMEN, LEMBAGA DAN BIRO
1.     Pimpinan Dapat membentuk departemen, lembaga/ biro sebagai pembantu pimpinan, yang jumlah dan bidangnya disesuaikan kebutuhan gerakan.
2.     Tugas kewajiban departemen, lembaga/biro diatur Pimpinan Gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan Pimpinan Pusat.
Pasal 13
PERGANTIAN PIMPINAN
1.     Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Muktamar, Sedangkan pergantian Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkat.
2.     Setiap pergantian Pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan.
3.     Pimpinan lama harus tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan kepada pimpinan yang baru.
4.     Serah terima jabatan Pimpinan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan, setelah Muktamar/Musyawarah, dengan disaksikan pimpinan diatasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
Pasal 16
PEMILIHAN PIMPINAN
1.        Syarat untuk menjadi anggota Pimpinan Gerakan.
a.     Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 tahun atau pernah memimpin ortom setingkat
b.    Sudah menjadi anggota Muhammadiyah dengan bernomor baku Muhammadiyah minimal 1 tahun.
c.     Usia kurang dari 40 tahun saat pemilihan berlangsung.
d.    Berjiwa Islami, dapat menjadi tauladan umat dan Gerakan.
e.     Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan.
f.     Menyatakan kesediaan secara tertulis untuj menjadi pimpinan.
g.    Setia kepada aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
h.     Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain kecuali atas izin Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
2.        Cara Pemilihan Pimpinan.
a.     Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Muktamar/Musyawarah masing-masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat dibawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan.
b.    Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh anggota Muktamar/Musyawarah secara langsung dari calon yang diusulkan.
c.     Muktamar/Musyawarah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Mukatamar/Musyawarah.
d.    Formatur terpilih yang diketuai oleh Ketua Umum/Ketua terpilih bertugas menyusun Pimpinan selambat-lambatnya selesai dalam satu bulan setelah Mukatamar/Musyawarah.
3.        Ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Pimpinan.
a.     Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan.
b.    Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan.
c.     Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata tertib Pemilihan dan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daeah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing-masing tingkat, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pemilihan berlangsung.
d.    Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai.
e.     Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir.
Pasal 15
MUKTAMAR
1.     Mukatamar dilakukan atas undanga Pimpinan Pusat.
2.     Acara Pokok Muktamar.
a.     Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat tentang :
1)     Kebijaksanaan pimpinan.
2)     Organisasi dan keuangan.
3)     Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar dan Tanwir.
b.    Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
c.     Pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan formatur Pimpinan Pusat.
3.     Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Muktamar.
4.     Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir.
5.     Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Muktamar harus sudah dikirimkan 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
6.     Peserta Muktamar.
a.     Anggota Muktamar yang terdiri dari :
1)     Anggota Pimpinan Pusat.
2)     Ketua dan 3 orang Pimpinan Wilayah.
3)     Ketua Pimpinan Daerah.
4)     Wakil-wakil Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang berdasarkan atas perimbangan jumlah Cabang dalam Daerah yang ketentuannya diatur oleh Pimpinan Pusat.
b.    Wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
c.     Undangan Pimpinan Pusat.
7.     Hak berbicara berbicara dan hak suara.
a.     Setiap anggota Muktamar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara.
b.    Selain anggota Muktamar yang menjadi perserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
8.     Muktamar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Muktamar.
9.     Keputusan-keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada berubahan atau pembatalan oleh keputusan Muktamar berikutnya.
10.  Selambat-lambatnya 3 bulan Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan keputusan Muktamar tersebut dan mengumumkan kepada anggota gerakan.
11.  Ketentuan tentang pelaksanan dan tata-tertib Muktamar diatur Pimpinan Pusat.
12.  Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 16
MUKTAMAR LUAR BIASA
1.     Muktamar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah-maalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsunya Muktamar Biasa.
2.     Muktamar Luar Biasa dihadliri Anggota Muktamar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pasal 17
T A N W I R
1.     Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya setahun sekali atau permintaan 2/3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
2.     Acara pokok Tanwir.
a.     Laporan Pimpinan Pusat
b.    Masalah penting yang menyangkut masalah kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.
c.     Masalah-masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga diserahkan sidang Tanwir.
d.    Acara pokok yang akan diajukan dalam Muktamar serta masalah-masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Muktamar.
3.     Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tanwir.
4.     Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan dan diserahkan kepada anggota Tanwir.
5.     Undangan, dan ketentuan Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada Anggota Tanwir.
6.     Peserta Tanwir.
a.     Anggota Tanwir yang terdiri:
1)     Anggota Pimpinan Pusat.
2)     Ketua dan 2 orang anggota Pimpinan wilayah.
b.    Wakil dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
c.     Undangan Pimpinan Pusat.
7.     Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Muktamar.
8.     Keputusan-keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwir atau Muktamar berikutnya.
9.     Sealambat-lambatnya 1 bulan seterlah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah mentanfidzkan keputusan-keputusan Tanwir tersebut dan mewngumumkan kepada anggota gerakan.
10.  Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tata tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat.
11.  Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengsan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.
Pasal 18
MUSYAWARAH WILAYAH
1.     Musyawarah wilayah diadakan atas undangan Pimpinan wilayah.
2.     Acara pokok Musyawarah Wilkayah :
a.     Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Wilayah tentang :
1)     Kebijaksanaan Pimpinan wilayah.
2)     Organisasi dan keuangan.
3)     Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Wialayah dan Keputusan Musyawarah Wilayah serta Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
b.    Penyusunan program kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
c.     Pemilihan Ketua dan formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya.
3.     Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
4.     Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat berhak menambah, dan mengurangi dan mengubah acara tersebut, atas dasar kepentingan Gerakan.
5.     Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6.     Peserta Musyawarah wilayah :
a.     Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari :
1)     Anggota Pimpinan wilayah.
2)     Ketua dan 3 orang Pimpinan Daerah.
3)     Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Cabang.
b.    Wakil dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
c.     Wakil dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
d.    Undangan Pimpinan wilayah.
7.     Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Muktamar.
8.     Tata tertib Musyawarah Wilayah dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
9.     Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setemapat.
10.  Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Wilayah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11.  Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 19
MUSYAWARAH DAERAH
1.     Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah.
2.     Acara pokok Musyawarah Daerah :
a.     Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Daerah tentang :
1)     Kebijaksanaan Pimpinan Daerah.
2)     Organisasi dan keuangan.
3)     Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta Keputusan permusyawaratan dan Instruksi Pimpinan di atasnya.
b.    Penyusunan program kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
c.     Pemilihan Ketua dan formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3.     Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
4.     Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah, dan disahkan oleh Musyawarah Daerah serta Pimpinan di atasnya berhak menambah, dan mengurangi dan mengubah acara tersebut, atas dasar kepentingan Gerakan.
5.     Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6.     Peserta Musyawarah Daerah :
a.     Anggota Musyawarah Daerah yang terdiri dari :
1)     Anggota Pimpinan Daerah.
2)     Ketua dan 3 orang Pimpinan Cabang.
3)     Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting.
b.    Wakil dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
c.     Wakil dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
d.    Undangan Pimpinan Daerah.
7.     Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Muktamar.
8.     Tata tertib Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
9.     Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setemapat.
10.  Selambat-lambatnya 1 bulan Pimpinan Daerah harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11.  Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 20
MUSYAWARAH CABANG
1.     Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang.
2.     Acara pokok Musyawarah Cabang :
a.     Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang tentang :
1)     Kebijaksanaan Pimpinan Cabang.
2)     Organisasi dan keuangan.
3)     Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta keputusan permusyawaratan dan dan Instruksi Pimpinan di atasnya.
b.    Penyusunan program kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
c.     Pemilihan Ketua dan formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya.
3.     Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
4.     Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang, dan disahkan oleh Musyawarah Cabang serta Pimpinan di atasnya berhak menambah, dan mengurangi dan mengubah acara tersebut, atas dasar kepentingan Gerakan.
5.     Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6.     Peserta Musyawarah Cabang :
a.     Anggota Musyawarah Cabang yang terdiri dari :
1)     Anggota Pimpinan Cabang.
2)     Ketua dan 5 orang Pimpinan Ranting.
b.    Wakil dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
c.     Wakil dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
d.    Undangan Pimpinan Cabang.
7.     Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Muktamar.
8.     Tata tertib Musyawarah Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
9.     Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setemapat.
10.  Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah, Pimpinan Cabang harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11.  Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 21
MUSYAWARAH RANTING
1.     Musyawarah Ranting diadakan atas undangan Pimpinan Ranting.
2.     Acara pokok Musyawarah Ranting :
a.     Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Ranting tentang :
1)     Kebijaksanaan Pimpinan Ranting.
2)     Organisasi dan keuangan.
3)     Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, Keputusan dan Instruksi Pimpinan di atasnya.
b.    Penyusunan program kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
c.     Pemilihan Ketua dan formatur Pimpinan Ranting periode berikutnya.
3.     Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.
4.     Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting, dan disahkan oleh Musyawarah Ranting serta Pimpinan di atasnya berhak menambah, dan mengurangi dan mengubah acara tersebut, atas dasar kepentingan Gerakan.
5.     Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Ranting selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6.     Peserta Musyawarah Ranting:
a.     Anggota Musyawarah Ranting yang terdiri dari :
1)     Anggota Pimpinan Ranting.
2)     Semua Anggota Pemuda Muhammadiyah Ranting yang bersangkutan.
b.    Wakil Pimpinan Cabang.
c.     Wakil dari Pimpinan Muhammadiyah setempat.
d.    Undangan Pimpinan Ranting.
7.     Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Muktamar.
8.     Tata tertib Musyawarah Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
9.     Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting, dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau oleh keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setemapat.
10.  Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah, Pimpinan Ranting harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11.  Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 22
RAPAT PIMPINAN
1.     Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan ranting yang berkedudukan dibawah Musyawarah masing-masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggungjawab  Pimpinan masing-masing tingkatan untuk membicarakan dan atau memutuskan kebijakan organisasi.
2.     Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Muktamar atau Musyawarah setingkat dan menjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya.
3.     Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
a.     Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri:
1.     Anggota Rapat Pimpinan Wilayah yang terdiri dari anggota Pimpinan Wilayah dan Ketua beserta 3 orang Pimpina Daerah.
2.     Undangan Pimpinan Wilayah.
b.    Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yang dihadiri:
1.     Anggota Rapat Pimpinan Daerah yang terdiri dari anggota Pimpinan Daerah dan Ketua beserta 3 orang Pimpinan Cabang.
2.     Undangan Pimpinan Daerah.
c.     Tingkat Cabang dilaksanakan Pimpinan Cabang yang dihadiri:
1.     Anggota Rapat Pimpinan Cabang yang terdiri dari anggota Pimpinan Cabang dan Ketua beserta 3 orang Pimpina Ranting.
2.     Undangan Pimpinan Wilayah.
d.    Tingkat Ranting dilaksanakan Pimpinan Ranting yang dihadiri:
1.     Anggota Rapat Pimpinan Ranting yang terdiri dari anggota Pimpinan Ranting dan seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan.
2.     Undangan Pimpinan Wilayah.
4.     Undangan Rapat Pimpinan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan.
5.     Acara Rapat Pimpinan :
a.     Laporan Kebijaksanaan Pimpinan
b.    Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah
c.     Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan.
d.    Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pendahuluan.
e.     Usul-usul
6.     Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan.
7.     Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara.
8.     Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.
9.     Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah, Pimpinan Ranting harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
10.  Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.
Pasal 23
R A P A T K E R J A
1.     Rapat kerja adalah rapat yang menbicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Rapat Pimpinan.
2.     Rapat Kerja ditingkat Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan ranting dilaksanakan atas undangan masing-masing tingkat pimpinan dan dihadlirin oleh semua anggota Pimpinan setingkat.
3.     Rapat Kerja dialaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, sekurang-kurang setahun sekali.
4.     Tata tertib Rapat Kerja ditentukan oleh Pimpinan setingkat.
5.     Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program.
Pasal 24
KEPUTUSAN PERMUSYAWARATAN
1.     Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawatrah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta rapat Kerja diusahakan dengan suara bulat.
2.     Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak.
3.     Pemungutan suara mengenal perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia.
4.     Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan lobying pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan.
5.     apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing-masing wajib meneriama keputusan dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana.
Pasal 25
L A P O R A N T A H U N A N
1.     Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing-masing, gerakan.
2.     Laporan Pimpinan Pusat diumumkan lewat Berita Bersi yang kemudian dipertanggung jawabkan dalam Muktamar.
3.     Laporan tahunan Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Rabting disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing-masing.
Pasal 26
KEUANGAN
1.     Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan wilayah, dan Pimpinan Pusat.
2.     Kepentingan-kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing-masing yang bersangkutan menurut keputusan Rapat ditingkat pimpinan setempat.
3.     Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Wilayah.
4.     Masing-masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri.
5.     Pemeriksaan Keuangan.
a.     Tiap tahun masing-masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya.
b.    Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat.
c.     Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat dipertanggungjawapkan dalam Muktamar, untuk Pimpinan wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dipertanggungjawabkan dalam musyawarah masing-masing.
Pasal 27
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN
1.     Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berakhir Dzulhijjah
2.     Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah
3.     Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
4.     Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.
Ditetapkan di: Samarinda
16 Jumadil Akhir 1427  H
Pada tanggal : ———————————
12 J u l i              2006  M